PALANGKA RAYA – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menghadiri pertemuan bersama Tim Kajian Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Kegiatan koordinasi ini dilangsungkan di Aula Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalteng, Selasa (7/7/2026).
Pertemuan strategis ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terpadu terhadap pelaksanaan sistem birokrasi di tingkat daerah. Langkah ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berintegritas tinggi.
Kepala DLH Provinsi Kalteng, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas ESDM Kalteng Joni Harta, S.E., S.Hut., MM, menyambut positif kunjungan tersebut. Ia menyampaikan bahwa kehadiran Tim Kajian KPK RI menjadi dorongan semangat bagi jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan profesionalisme kerja.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam mendorong implementasi tata kelola yang berintegritas, khususnya di sektor lingkungan hidup dan sumber daya mineral,” ujarnya dalam pertemuan tersebut.
Lebih lanjut, ia optimis bahwa kolaborasi yang terjalin akan membawa dampak nyata bagi kemajuan daerah. Diharapkan, melalui komitmen bersama ini, penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dapat terus ditingkatkan guna mendukung visi pembangunan Kalimantan Tengah yang berkelanjutan.