PALANGKA RAYA – Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Habib Said Abdurrahman, melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas ESDM Kalteng pada Rabu (22/7/2026).

Kunjungan strategis ini bertujuan untuk menginventarisasi materi pengawasan sekaligus menyinergikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di wilayah Kalteng.
Kedatangan rombongan Komite II DPD RI tersebut disambut langsung oleh Plt. Kepala Dinas ESDM Kalteng, Joni Harta. Dalam kesempatannya, Joni menyampaikan apresiasi tinggi atas perhatian dan dukungan perwakilan pusat terhadap pengembangan tata kelola energi dan sumber daya mineral di daerah.
”Kami menyambut baik dan berterima kasih atas kunjungan kerja Bapak Habib Said Abdurrahman beserta rombongan DPD RI hari ini. Kehadiran beliau menjadi momentum penting bagi kami untuk merumuskan langkah kolaboratif serta menyampaikan rancangan strategis daerah agar mendapat dukungan optimal di tingkat pusat,” ujar Joni Harta.
Dalam audiensi tersebut, pembahasan difokuskan pada capaian membanggakan rasio elektrifikasi Kalteng yang saat ini telah menyentuh angka 99,99 persen. Untuk menyempurnakan capaian tersebut, pemerintah daerah terus berkoordinasi secara intensif guna menuntaskan akses kelistrikan bagi 14 desa yang kini sedang dioptimalkan melalui penyelarasan tata ruang wilayah dan kewenangan kapasitas daya.
Selain itu, pertemuan ini juga menyoroti langkah progresif transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui pengembangan PLTS, serta perumusan strategi untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik demi kenyamanan masyarakat.
Lebih lanjut, isu krusial lain yang dibahas adalah prospek desentralisasi perizinan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pendelegasian wewenang ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan serta mempercepat efisiensi pelayanan administrasi di tingkat provinsi.
Menanggapi berbagai pemaparan dan aspirasi dari Dinas ESDM Kalteng, Habib Said Abdurrahman menegaskan komitmennya. Pihak DPD RI memastikan akan membawa seluruh catatan konstruktif dari pertemuan ini ke pemerintah pusat.
