PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mengakselerasi upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi lintas sektor yang komprehensif. Upaya ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (12/6/2025).
Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menegaskan bahwa masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergali secara maksimal, terutama dari sektor bahan bakar minyak (BBM), penggunaan alat berat, dan kendaraan berpelat KH.
“Saya lihat banyak pendapatan daerah yang belum tergali. Kalau semua potensi itu bisa kita maksimalkan, saya yakin hasilnya akan luar biasa,” ujar Agustiar dalam sambutannya di hadapan para kepala perangkat daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait.
Menurutnya, tingginya aktivitas ekonomi di sektor-sektor tersebut belum sebanding dengan kontribusinya terhadap kas daerah.
“Kalau orang beli BBM di sini, dampaknya besar. Alat berat juga begitu, termasuk soal pelat kendaraan. Ini semua bisa menjadi sumber PAD kalau kita kelola dengan serius,” tambahnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan regulasi di lapangan. Pemprov, kata dia, akan memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) seperti kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pengawas lainnya.
“Kami ingin data dan bukti di lapangan benar-benar ditindaklanjuti, agar kebijakan bisa berjalan konsisten,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur mengimbau kepada pelaku usaha untuk menunjukkan komitmen terhadap pembangunan daerah, seperti membeli BBM di wilayah Kalteng, membuka rekening di Bank Kalteng, serta mempekerjakan tenaga kerja lokal dan memenuhi kewajiban terkait pola kemitraan plasma.
“Kalau mereka cinta Kalimantan Tengah, ya beli BBM-nya di sini, tabungannya di Bank Kalteng, dan pekerjakan tenaga kerja lokal,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal Kalteng, sekaligus memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah.